Tetapi sejak ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang merupakan peraturan pelaksananya, semua izin usaha yang mengandung perjudian layaknya kasino dicabut dan dinyatakan ilegal. Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Brian Jati melanjutkan materi bertema perjudian dengan judul “Hukum Judi Online”. Dikatakan, judi online tak hanya merupakan tindak pidana juga memicu terjadinya tindak pidana lain. “Ini yang disebut kriminogen, sebagai contoh saja untuk terdapatnya bisnis judi online ini tak hanya tentunya ada perjudian disana berlangsung juga perekrutan wanita-wanita yang nantinya mempertontonkan ketelanjangan guna mengiklankan judi online tersebut,” jelasnya.
Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial telah memastikan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan sanksi pidanannya diperberat sesuai di dalam Pasal 2 ayat , , Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
Dia mencontohkan, misalnya ada orang main judi bersama dengan menggunakan domino atau kartu remi apakah domino dan kartu remi itu dapat digunakan untuk permainan lain jika main judi. Kenyataannya sebut dia domino dan kartu remi itu adalah di antara cabang olahraga maka beli domino atau kartu remi saja tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bagian dari judi. Kedua, bikin seseorang jadi malas mengerjakan ibadah dan juga jenuh hatinya dari mengingat Allah. Selain membentuk tabiat yang jahat, berjudi dapat memicu seseorang jadi pemalas dan pemarah. Pada selanjutnya bisa mengakibatkan kerusakan akhlak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki bersama dengan jalan yang baik, dan senantiasa mengharap untuk mendapat kemenangan.
Di Indonesia sendiri, aktivitas perjudian memang dilarang oleh pemerintah dikarenakan dianggap merugikan penduduk dan melanggar norma agama. “PPATK tentu berkolaborasi bersama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan sejumlah informasi intelijen keuangan mengenai aliran dana yang diindikasikan berkenaan bersama dengan judi online dan secara simultan laksanakan koordinasi,” tegasnya. “Mereka kerap laksanakan pergantian website judi online baru, berpindah-pindah dan berganti rekening. Bahkan menyatukan hasil judi online tersebut bersama bisnis yang sah,” jelas Ivan dalam info tertulisnya, Senin (22/8). Perkembangan teknologi, dinilai dimanfaatkan secara tidak benar oleh para pelaku yang terafiliasi bersama judi online, sekaligus menjauhkan hasil judi online tersebut agar tak terendus aparat penegak hukum. Perjudian online di diatur didalam Pasal 27 ayat UU ITE. Isinya aturan hukum itu, setiap orang bersama sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, bikin bisa diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
Barang siapa menggunakan peluang untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Dugaan itu juga mendorong Listyo Sigit Prabowo memerintahkan penindakan judi online. Setelah instruksi itu, belakangan mendadak marak bongkar kasus judi online. “Yang perlu, hasil pada akhirnya cocok bersama amanat undang-undang. Dan ini bukan yang paling akhir, gara-gara area digital berkembang amat dinamis dan cepat,” kata dia. MenJudi Online menegaskan, walaupun PSE lingkup privat telah terdaftar, namun di dalamnya tetap terdapat atau akan terdapat kegiatan-kegiatan yang melanggar dan tidak cocok bersama peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, akan dilakukan tindakan administratif. Kapolri juga akan bekerja sama bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk laksanakan pelacakan ada aliran dana yang diduga berkaitan dengan judi.
Beberapa Persoalan Legalisasi Judi Oleh Pemerintah Di Indonesia
Judi onlinemerupakan persoalan yang serius yang harus jadi perhatian utama pemerintah dalam pemberantasannya. Dalam tahapan spesifik orang-orang yang tak bisa menghentikan kebiasaan bermain judi online agar tindakannya merugikan orang lain bisa dikatagorikan sebagai kecanduan dan butuh penanganan lebih berasal dari sekadar hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang terlibat dalam judi online dapat mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama selama enam tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1 Miliar. Mantan Mufti Yordania, Dr. Nuh Ali Salman mengatakan, terkait permainan judi online ini memang ada dua wujud, yakni permainan judi dengan menggunakan uang dan permainan judi yang tanpa menggunakan duit. Adapun game judi online dengan duwit telah jelas keharamannya dan dilarang di dalam agama Islam.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Judi Online
“Perjudian amat bertentangan bersama dengan norma-norma agama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks pidana, kita punya UU ITE yang bisa menjerat tiap tiap orang yang bermain di dalamnya,” terang pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu. Demi membalas kekalahannya, ia rela menggadaikan sawah pemberian orang tua agar dapat pinjaman.
Penyakit Yang Rentan Menyerang Anak Kala Musim Hujan
Kemudian mesin akan memutar dan mengacak beragam macam bentuk ikon atau gambar agar tidak diketahui secara pasti gambar apa yang keluar. Jika mesin yang berhenti berputar terdapat delapan gambar yang sama dan membentuk pola khusus, secara otomatis menang. Cornelia kemudian mengakhiri materi dengan berikan kiat-kiat untuk melepaskan diri berasal dari jeratan candu judi yakni penjudi harus mengakui bersama dengan jujur bahwa dirinya memang kecanduan judi, selanjutnya lakukan introspeksi dan menemukan alasan sesungguhnya kenapa ia berjudi. “Islam telah datang dengan ajaran yang bijaksana, yang melarang penyerupaan perilaku orang kafir dan fasik,” terangnya. Nasehat, penjelasan, informasi, maupun arahan hukum yang diberikan menjadi seutuhnya tanggung jawab masing-masing Penyuluh Hukum.…
